Peresmian Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012

Bertempat di halaman Gedung pelayanan PBB dan BPHTB, (Gedung X Distarkim), Senin (2/1) Walikota meresmikan Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012 . Acara ini dihadiri oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il beserta Ibu, Wakil Walikota KH.Idris Abdul Somad, Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja, Asisten Ekbangsos, Muspida Kota Depok, Camat, Lurah, KaDPPKA Dodi Setiadi, AK,MM,CPA, Pejabat dari Kemenku, Kemendagri, Kabiro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Sony S. Adisudarma, Msi dan hadirin lainnya. More »

Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok

Pemerintah Kota Depok secara resmi telah membuka tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Balaikota Depok. Hal ini sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat mengurus transaksi jual beli tanah. More »

Sosialisasi BBNKB Gratis

Hari Senin(13/2) Samsat Kota Depok yang berada di Jalan Merdeka Raya, Sukmajaya Depok , tampak lengang. Hal ini menjadi pemandangan yang tidak biasa di Samsat Depok, namun dari pengamatan yang ada di tempat tersebut, terkesan bahwa Samsat Kota Depok kini terlihat semakin tertib dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotor. Kondisi ini bisa terjadi karena sejak Bulan Mei 2011 pelayanan di Samsat Kota Depok telah terbagi menjadi 2 tempat yakni, untuk kendaraan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung dilayani di Samsat Depok tersebut, sedangkan untuk kendaraan yang berdomisili di Kecamatan Cinere, Limo, Sawangan, Bojongsari dan Panmas dilayani di Samsat Cinere yang berada di Jl.Raya Limo,Kec.Limo. More »

DPRD Kota Depok bersama DPPKA Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Kecamatan Cipayung

Ahad(22/9) di Kecamatan Cipayung, DPRD bersama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, lakukan Sosialisasi Perda Pajak Daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin menuturkan, terlebih dahulu warga mesti paham dengan jenis pajak, untuk selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ada beberapa jenis pajak dasar yang harus diketahui warga. Tetapi yang pasti, pajak nantinya akan masuk ke kas daerah yang gunanya untuk pembangunan di Kota Depok juga,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tuturnya kembali. More »

Penghargaan Wajib Pajak, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Depok Tahun 2012

Hari Senin 17 Desember 2012, bertempat di Multi Function Hall, Raffless Hills Blok HA No.1, Jl. Alternatif Cibubur-Depok, DPPKA Kota Depok kembali penyelenggaraan pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Depok Tahun 2012. Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan DPPKA Kota Depok, yang dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak Daerah yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dengan Tepat Waktu, Jujur dan Benar. Selain itu pemberian penghargaan ini pun dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada para Wajib Pajak maupun Aparatur, untuk dapat melaksanakan pengelolaan administrasi dan pemungutan pajak daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat penerimaan pajak daerah ini merupakan penerimaan yang paling besar dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam APBD demi terwujudnya pembangunan di Kota Depok. More »

DPPKA Utamakan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Isu Strategisnya Dalam Forum OPD 2013

Rabu(20/2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2013, di Aula DPPKA Gd.Dibaleka Lantai 2. Dalam Forum ini dijabarkan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKA di tahun 2014. More »

 

Urus PBB dan BPHTB Makin Mudah Di Depok

Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok
Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok

Pemerintah Kota Depok secara resmi telah membuka tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Balaikota Depok. Hal ini sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat mengurus transaksi jual beli tanah.

Pada tahun 2011 capaian BPHTB di Depok telah mencapai Rp 117 miliar. Sehingga hal ini sangat membantu dalam melakukan pembangunan Kota Depok. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Dodi Setiadi mengatakan sebenarnya pengalihan BPHTB Kota Depok sudah dilaksanakan sejak 2011. Hal itu melibatkan Notaris, Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

“Capaian PBB Kota Depok mencapai 100 persen dan ini pertama kali dan mudah-mudahan pemerintah pusat akan memberikan bonus Rp 4 Miliar dalam kaitannya capaian ini. Kami akan terus melakukan perbaikan, sehingga pembayaran antara loket PBB dan BPHTB terpisah,” ujar Dodi kepada Jurnal Depok, Senin (2/1/2012)

Dodi Setiadi tak lupa meminta dukungan semua pihak untuk membantu kelancaran pelayanan ini. Mulai dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendampingan dari Dirjen Pajak.

“Kami juga meminta dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah mengenai SDM yang kompeten, dan permohonan 7 orang rekan dari KPP Pratama untuk pindah ke kota Depok. Sehingga persoalan SDM bisa teratasi. Juga pendampingan dari Dirjen Pajak,”tambah Dodi.

Ia menambahkan begitu juga dengan sinergi yang harus tetap dibangun ke depan agar DPPKA mampu memberikan pelayanan optimal.

“Sinergi antara BPN, BPPT, Tarkim dan Disperindag mengenai update data agar kami lebih valid mengolah data. Kami juga melihat persoalan mengenai adanya sertifikat yang dobel menyangkut lahan yang sama dan dua-duanya asli. Menyangkut hal ini kami perlu bantuannya dari BPN untuk mengatasi persoalan ini,”paparnya.

Dengan dikelolanya loket PBB, BPHTB kini masyarakat akan semakin mudah dalam mengurus transaksi jual beli tanah di kota Depok.

“Per tanggal 2 Januari bagi masyarakat yang ingin mengurus transaksi jual beli tanah, mulai hari ini bisa membayar SPPT PBB nya tidak harus menunggu secara massal namun harus membayar kontan,”tambahnya.

Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan Camat dan Lurah akan menjadi mitra dalam proses eksistensi dan intensifikasi.

“Pola perumusan BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen setelah dikurangi 60 juta untuk pembeli. Sedangkan pajak terhadap penjual adalah 5 persen dari nilai penjualan untuk kota Depok. KPP Pratama dengan Pemerintah Kota memerlukan waktu sampai dengan 3 tahun untuk mencapai tahap ini. RW, RT, Posyandu dan LPM, akan menerima penambahan penghasilan untuk biaya operasional karena adanya penambahan PAD di Kota Depok ini, “ tutur Nur.

Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Sony S Adisudarma, mengatakan dengan dibukanya kantor pelayanan PBB dan BPHTB menjadi peluang bagi Depok dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya telah melakukan pelatihan dalam menunjang pengalihan PBB ini.

Kakanwil BJB, Cucu Supriatna, mengatakan Depok merupakan kota ke-17 se-Indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai pendapatan kota. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

“Pajak mempunyai fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai dengan kemampuan, “ tandasnya.

(sumber : UH-Jurnal Depok)

Leave a Reply