Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM, DPPKA Adakan Bimtek Perpajakan

sambutan pak kadis1sambutan pak kadis2

 

 

 

 

 

 Senin-Jumat, 18-22 November 2013 bertempat di Grand Ussu Resort dan Hotel, Bogor, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan yang di isi dengan berbagai pendalaman materi tentang Perpajakan Daerah. Adapun Tim Pengajar di dalam kegiatan Bimtek ini berasal dari Pusdiklat Pajak dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Bimtek Perpajakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DPPKA Kota Depok, Dody Setiadi,Ak,MM,CPA. Beliau menjelaskan bahwa Bimtek ini diutamakan untuk para petugas lapangan di Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II, sedangkan perwakilan dari Bidang lain yang mengikutinya di arahkan juga harus mengerti tentang Perpajakan walaupun masing-masing ditempatkan di Bidang Akuntansi, Aset, Sekretariatan maupun Perbendaharaan. Sehingga diharapkan seluruh pegawai DPPKA bisa meningkatkan pengetahuan dan skill-nya dalam mengelola Pajak Daerah dan permasalahannya.

Di dalam Bimtek ini, tidak hanya diajarkan tentang materi Perpajakan, namun juga  materi tentang Komunikasi dan Negosiasi yang sangat diperlukan bagi petugas lapangan dalam melatih kemampuan komunikasinya dalam menghadapi para Wajib Pajak. Dengan bekal kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang dimiliki oleh para petugas lapangan, diharapkan nantinya dapat membantu dalam menjalin hubungan baik dengan para Wajib Pajak. Sehingga image buruk petugas pajak yang selama ini negatif  di mata para Wajib Pajak, bisa berubah menjadi petugas yang ramah dan sangat bersahabat namun tegas dalam menegakkan peraturan perpajakan.

materi1materi2

Materi-materi yang diberikan oleh Tim Pusdiklat Pajak dan Kementrian Keuangan RI disampaikan dengan baik dan profesional, sehingga para peserta yang berjumlah 30 orang ini sangat antusias mengikuti Bimbingan Teknis Perpajakan ini dengan indikator banyaknya pertanyaan dan stimulasi lapangan yang di bahas di dalamnya.  Adapun materi perpajakan yang di sampaikan antara lain tentang Pemungutan Pajak Daerah, Pengelolaan PBB dan BPHTB, Metode dan Teknik Pemeriksaan, Siklus Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Aspek Hukum Pemeriksaan. Di dalam Bimtek ini juga dilaksanakan Pre Tes dan Post Tes bagi para pesertanya, hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta ketika sebelum diberikan materi dengan sesudah diberikan materi.

materi3materi4

 

 

 

 

 

 Akhir kegiatan Bimtek ini di tutup oleh Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Nina Suzana, S.Sos, M.Si. Beliau berharap dengan Bimtek ini, para peserta bisa semakin memahami dan menerapkan ilmu yang di dapat selama Bimtek dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas pemungut pajak daerah, baik Pajak Daerah secara umum maupun PBB dan BPHTB. Sehingga dengan efektifnya pemungutan pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Foto Bersama

@ppid_DPPKA

DPRD Kota Depok bersama DPPKA Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Kecamatan Cipayung

Sosialisasi Pajak DPRD

Ahad(22/9) di Kecamatan Cipayung, DPRD bersama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, lakukan Sosialisasi Perda Pajak Daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin menuturkan, terlebih dahulu warga mesti paham dengan jenis pajak, untuk selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. “Ada beberapa jenis pajak dasar yang harus diketahui warga. Tetapi yang pasti, pajak nantinya akan masuk ke kas daerah yang gunanya untuk pembangunan di Kota Depok juga,” tuturnya kembali.

Sekretaris DPPKA, Nina Suzana juga menjelaskan, terdapat empat jenis pajak daerah yang perlu diketahui oleh masyarakat antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame. Beliau menekankan pada restoran yang telah mencapai omset 10 juta di wilayah Kecamatan Cipayung untuk segera membayar pajak restorannya. “Nah untuk tertib pajak, perlu bantuan dari petugas kecamatan atau kelurahan untuk mendata,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Cipayung, Ade Effendy mengaku, ada beberapa warga yang mengeluhkan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki. Ada juga warga yang telah menjual tanahnya namun pihak perpajakan masih memasukkan tanah tersebut atas nama dirinya. “Kemungkinan hal ini bisa diakibatkan belum di update nya data kepemilikan tanah yang terbaru atau bisa saja belum diurusnya hak milik tanah yang terbaru setelah mereka menjual tanah-tanahnya. Sehingga masih ada data lama yang tercatat di database kantor pajak,” tuturnya lagi. “Pada intinya dengan sosialisasi ini, masyarakat akan lebih paham lagi tentang pajak daerah. Kita selalu mengadakan penertiban lagi reklame yang melanggar dan tidak membayar pajak,” tegasnya.

Dalam forum sosialisasi ini, juga di gelar sesi tanya jawab dengan warga yang hadir dengan mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Salah seorang peserta dari 80 peserta yang hadir, Ketua RW 04, Kelurahan Cipayung, Budiman, mengungkapkan permasalahan tanah di wilayahnya pada sesi tanya jawab acara tersebut. “Masih ada warga saya yang protes dan menolak membayar pajak, lantaran tanah mereka yang luasnya seribu meter sudah di jual dan bukan menjadi kewajibannya lag,” tandasnya. Oleh Sekcam Cipayung di jawab kembali, bahwa jika ada warga yang masih tidak mau membayar pajak lantaran tanahnya sudah bukan miliknya lagi, maka harus di cek kembali akte atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut, apakah mereka sudah mengurus balik nama kepemilikan atau belum, karena bisa jadi hal ini merupakan kelalaian warga yang enggan mengurus kepemilikan tanah yang baru sehingga pemilik yang lama masih tertera namanya di Akte Jual Beli Tanah atau Sertifikat Tanahnya.

Secara umum, warga sangat antusias dan berterima kasih dengan diselenggarakannya Sosialisasi Pajak Daerah oleh anggota DPRD bekerjasama dengan DPPKA ini. Warga pun berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan secara berkala, sebagai pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seluruh warga Depok, terutama bagi para tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW yang menjadi tempat bertanya seluruh warga yang ada di lingkungannya.

@Bidang P1-DPPKA

Sosialisasi DPPKA Tentang Pajak Hotel/Rumah Kost Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok

 Rmh kos

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  yang dimaksud dengan definisi Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).  Sedangkan Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Untuk jasa penunjang sebagaimana dimaksud di atas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Kemudian yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah :

  •  Jasatempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  • Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  • Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  • Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  • Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.  Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan Tarif Pajak Hotel ditetapkan  sebesar 10 % (sepuluh persen).

Sehubungan Kota Depok merupakan Kota Niaga dan Jasa, dimana potensi tempat penginapan/peristirahatan/rumah kos pertumbuhannya menjadi cukup pesat di kota ini, sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini merupakan potensial yang perlu di gali lebih optimal dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.  

 Dalam upaya tersebut, Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok,  tanpa henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang Pajak Daerah baik dari tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan. Sosialisasi yang  sudah dilakukan ini,  diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang Perda Nomor 10  tentang  Pajak Daerah dan meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak,  sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat mengartikan Pajak Hotel hanya untuk Hotel saja, tetapi  termasuk rumah kos yang memiliki 10 (sepuluh) kamar.

 Berikut ini kami sampaikan perkembangan capaian target maupun realisasi dari tahun ke tahun yang  dapat di lihat dari gambaran tabel dan grafik di bawah ini :

Tahun

Target

Realisasi

%

2006

1.156.249.017,00

1.238.628.869,00

107,12

2007

1.398.677.085,00

1.433.568.696,00

102,49

2008

1.361.639.818,83

1.408.052.609,71

103,41

2009

1.890.600.000,00

2.831.355.997,00

149,76

2010

3.016.000.000,00

3.693.691.501,00

122,47

2011

4.142.775.000,00

4.726.162.448,00

114,08

2012

4.830.000.000,00

5.687.469.709,00

117,75

Namun demikian sosialisasi ini bisa berdampak lebih baik dan berhasil dalam meningkatkan PAD Kota Depok, jika masyarakat juga menyadari pentingnya  Pajak Daerah. Karena pada hakikatnya, Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok dari masyarakat, semata-mata digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan  seluruh masyarakat yang ada di Kota Depok, baik untuk fasilitas kesehatan, infrastruktur maupun dukungan fasilitas pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dengan jujur dan benar, sehingga pembangunan di Kota Depok ini bisa semakin maju dan berkembang pesat. “Pajak Daerah Yang Anda Bayarkan Adalah Sumber Dana Pembangunan Kota Depok”.

 

@Bidang Pendapatan I, DPPKA Kota Depok

           

Category: Informasi berita  Comments off

Upaya DPPKA Dalam Meningkatkan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pajak Daerah Kota Depok

          papanreklame

Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi sumber penerimaan yang ada dimana salah satunya berasal dari sektor Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan / mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  guna membantu membiayai pembangunan yang berkelanjutan di Kota Depok, salah satu yang  ingin dioptimalkan  adalah PAD dari jenis Pajak Reklame.

             Sebagai gambaran perkembangan target dan realisasi yang telah di capai Pajak Reklame dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pajak Reklame

Tahun

Target

Realisasi

%

2006

 2.180.110.212,00

 2.561.925.436,00

117,51

2007

 3.008.990.000,00

 3.202.234.350,00

106,42

2008

 3.754.903.559,50

 4.316.077.876,00

114,95

2009

 4.970.180.000,00

 5.486.803.627,00

110,39

2010

 5.980.847.600,00

 7.020.822.643,00

117,39

2011

 7.614.769.125,00

 8.101.362.233,00

106,39

2012

 8.625.000.000,00

 8.067.732.117,00

93,54

Dari gambaran target dan realisasi di atas, menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak reklame masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan PAD dari sektor pajak reklame dengan lebih intensif  sesuai potensi yang dimiliki.

Di dalam lingkup kota yang perkembangan usaha dan bisnisnya cukup pesat seperti Kota Depok, peran reklame sangat penting dalam mempromosikan usaha atau bisnis. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan semua pengusaha memasang reklame bisnisnya agar dapat terjual dengan maksimal. Pemasangan reklame inilah, yang terkadang tidak diketahui oleh para pengusaha, bahwa reklame tersebut harus memiliki legalitas baik ijin dan kewajiban perpajakannya, hal ini diatur berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

Dengan menjamurnya pemasangan reklame inilah, yang menjadi satu peluang besar bagi penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame. Dan apabila Pajak Reklame ini dapat dioptimalkan penerimaannya, bisa menjadi satu trend yang sangat baik bagi peningkatan PAD Kota Depok. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal dalam peningkatannya, baik dari unsur pengusaha maupun Pemerintah Kota Depok. Dimana unsur pengusaha berkewajiban melaksanakan pembayaran pajaknya ke Pemerintah Kota Depok dengan tertib dan jujur, sedangkan Pemerintah Kota Depok wajib melakukan sosialisasi pajak reklame, penataan estetika pemasangan reklame dan memberikan rasa aman untuk berinvestasi di wilayah Kota Depok, sehingga terhindar penertiban dan sanksi berupa denda administrasi yang nantinya juga merugikan para pengusaha.

Dalam rangka upaya peningkatan PAD Kota Depok, khususnya dari segi Pajak Reklame,  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mengharapkan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang terpadu antara BPMP2T, Distarkim dan Satpol PP. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame, sehingga dapat mewujudkan Depok menjadi Kota yang Tertib dan Unggul.  Dan untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara mekanisme perizinan, pemungutan maupun pengawasan pajaknya, serta penerapan sanksi hukum bagi objek pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Penerapan sistem yang terpadu ini, dapat disertai pula dengan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kota Depok baik melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal, agar memahami  sistem pengelolaan dan pemungutan reklame sesuai dengan Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sehingga apabila kualitas SDM nya sudah siap dari sisi keilmuan, diharapkan bisa menerapkan sistem ini dengan jujur, penuh tanggung jawab, amanah dan disiplin.

Sistem pengelolaan pajak reklame ini bisa berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, seperti adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan adanya kerjasama yang baik dalam hal pengawasan dari tingkat RT/ RW sampai tingkat Kecamatan terhadap para objek/subjek pajak yang belum melaporkan pemasangan reklamenya secara resmi ke Pemerintah Kota Depok. Dari upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan pencapaian target pajak daerah khususnya pajak reklame dari tahun ke tahun bisa tercapai secara maksimal.

Walau demikian DPPKA harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada, serta harus lebih menggiatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan sehingga nantinya penerimaan dari sektor pajak reklame dapat memberikan kontribusi terhadap PAD lebih besar, guna menjalankan roda pembangunan Kota Depok lebih maju lagi.

 

@Bidang  Pendapatan I, DPPKA Kota Depok – 2013

Category: Informasi berita  Comments off

DPPKA Utamakan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Isu Strategisnya Dalam Forum OPD 2013

Forum(1)

Rabu(20/2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah  Tahun 2013, di Aula DPPKA Gd.Dibaleka Lantai 2. Dalam Forum ini dijabarkan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKA di tahun 2014.

Forum OPD ini di buka tepat  jam 09.30 disertai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk penyemangat dan menumbuhkan nilai kebangsaan bagi para hadirin yang hadir. Selanjutnya acara di awali dengan Laporan Ketua Pelaksana  Acara Forum OPD oleh Sekretaris DPPKA, Hj. Nina Suzana, S.Sos, M.Si. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan sekaligus Pembukaan Forum OPD oleh Kepala DPPKA, Dodi Setiady, Ak.,MM,CPA.

Pembahasan materi I di presentasikan pula oleh Kepala DPPKA yang menjabarkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Kota Depok, Struktur Organisasi, Visi-Misi DPPKA, Tiga Program Andalan yang dilaksanakan oleh DPPKA serta 3 isyu strategis yang berkaitan dengan tupoksi DPPKA, yaitu antara lain : Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah. Tiga Isyu strategis inipun kemudian juga di jabarkan dalam bentuk tabel yang berisi sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator sasaran, target di tahun 2014 serta tantangan/kendala dan solusi untuk mencapai targetnya.

Selanjutnya Kepala DPPKA juga menjabarkan tentang arah kebijakan yang akan di laksanakan di tahun 2014, yaitu  :

  1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, perencanaan penganggaran , serta  pengelolaan keuangan dan asset.
  2. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi
  3. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain
  4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  5. Meningkatkan perolehan pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Jabar, BUMD dan     pemanfaatan aset daerah
  6. Meningkatkan ketepatan prioritas penganggaran,  rasionalitas dan ketelitian guna   mengurangi in-efisiensi anggaran
  7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan jadwal penganggaran  yang ketat
  8. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan serta   meningkatkan kemampuan teknis dan integritas pegawai
  9. Meningkatkan pengelolaan aset daerah dengan dukungan prasarana berbasis teknologi    informasi
  10. Meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran/keuangan, meningkatkan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan, serta menyempurnakan sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan

Dalam melaksanakan arah dan kebijakan DPPKA ini, Rencana Program DPPKA Tahun 2014 adalah :

NO

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2,682,000,000.00

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,518,750,000.00

III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR

250,000,000.00

IV PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

80,000,000.00

V PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

1,354,000,000.00

VI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN

35,000,000.00

VII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1,563,370,600.00

VIII PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM

135,000,000.00

IX PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK

50,000,000.00

X PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2,250,098,836.75

XI PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH SELAIN PAD

92,937,400.00

XII PROGRAM PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH

1,321,025,000.00

J U M L A H

11,332,181,836.75

Dengan Sasaran dan Target Program Tahun 2014 nya adalah :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN

1 Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik Meningkatnya indeks / tingkatkemudahan dan kenyamananpelayanan DPPKA bagi : Program Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi-online
- OPD 100%
- Wajib Pajak 80%
2 Meningkatnya transparansi dan kepastian hukum Tersusun/ revisinya regulasi 1 Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
3 Meningkatnya kualitas manajemen DPPKA Meningkatnya persentasi pegawai yang sesuai persyaratan kompetensi (latar belakang pendidikan, pelatihan dan keahlian 90% Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya persentasi pemenuhan sarana prasarana aparatur 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya persentasi pemenuhan sarana pendukung administrasi perkantoran 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersusunnya laporan keuangan DPPKA 2 dokumen Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya data sektor/ urusan 1 Data Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
Tersusunnya Renstra, Renja, LAKIP, dan laporan Monev 6 dokumen
4 Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah 8,89 % Program Peningkatan Penerimaan Daerah selain PAD

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN

5 Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan Meningkatnya persentasi penerimaanPendapatan Asli Daerah (PAD) 15% Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6 Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD Meningkatnya persentasi alokasianggaran untuk program/kegiatanpelayanan dasar masyarakatterhadap APBD 53,65% Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
7 Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD Tersusunnya Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan beserta penjabarannya 4 dokumen Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah Terlayaninya penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah 42 OPD Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
9 Meningkatnya Tata Kelola Aset Meminimalisir hilangnya aset daerah 42 OPD Program Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah
10 Meningkatnya disiplin pelaksanaan anggaran / keuangan, disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok WTP Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah pemaparan materi I oleh Kepala DPPKA, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi II oleh Hani S. Rustam, S.H. selaku Kabubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Ditjen Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dalam paparannya beliau menyampaikan materi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 Jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 17 Tahun  2007.

Selanjutnya pemaparan materi sesi III oleh Kepala Bappeda Kota Depok, H.M. Misbahul Munir, SH, M.Si, yang memaparkan materi tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirangkai dengan Diskusi dan Tanya Jawab.

Akhir acara Forum OPD DPPKA ini adalah dengan dibacakannya kesimpulan hasil Forum OPD dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara, oleh Kepala DPPKA, Kepala Bappeda dan Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Ditjen Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

IMG_1666IMG_1678

Category: Informasi berita  Comments off

DPPKA Kota Depok Bangun Kesadaran Wajib Pajak

 

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Daerah,  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok tanpa henti-hentinya pada setiap kesempatan melaksanakan sosialisasi baik secara langsung  ( dor to dor kepada para pengelola/ pemilik usaha)  kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, kecamatan, maupun secara tidak langsung melalui pemasangan Billboard, Spanduk di tempat- tempat strategis, media cetak serta media elektronik, untuk membangun tingkat kesadaran ini sudah barang tentu diperlukan upaya atau usaha dalam  memberikan kenyakinan kepada masyarakat atau kepada para pengelola di mana Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan kota Depok. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Di Kota Depok, menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang diberlakukan ada 9 jenis yaitu antara lain Pajak Hotel/Rumah Kost, Pajak Parkir, Pajak Restoran,  Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan,  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan. Dan yang bertugas dalam memungut berbagai jenis pajak tersebut adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Namun walaupun sudah banyak cara yang telah dilakukan, peran serta masyarakat dalam hal kesadaran dalam membayar pajak masih kurang, sebab masih saja banyak wajib pajak yang selalu menghindar dari kewajibannya, mungkin hal ini disebabkan karena mereka belum paham dengan adanya kewajiban tersebut dan bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya. Keluhan yang sering muncul di masyarakat khususnya para wajib pajak adalah bahwa mereka merasa tidak mendapatkan dampak langsung dari kewajiban tersebut, sehingga keengganan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah itu masih sangat kuat di kalangan para wajib pajak.

Untuk itu maka para wajib pajak perlu memahami, bahwa pajak daerah yang mereka bayarkan memang tidak bisa dinikmati langsung oleh mereka, sebab nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisi Pajak Daerah menurut UU No.28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dinyatakan bahwa hasil yang dapat dilihat dari pembayaran pajak daerah adalah dengan melihat pembangunan dan perkembangan yang ada sampai saat ini di kota Depok dan digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum di Kota Depok ini, seperti antara lain digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan baik jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan perkampungan dan halte-halte. Saat inipun Kota Depok sedang berbenah dalam hal memperbaiki drainase di jalan-jalan protokol, sebab menjelang musim hujan, jalan-jalan tersebut masih digenangi air hingga menyulitkan lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Selain sarana umum di jalan raya, sarana lain yang juga di kembangkan di Kota Depok ini adalah sarana kesehatan seperti puskesmas-puskesmas dan sarana pendidikan. Semua sarana dan prasarana tersebut, merupakan dampak yang dihasilkan dari pembayaran  pajak daerah, namun karena penghasilan pajak daerah juga masih terbatas, maka selama ini kota Depok juga masih membutuhkan subsidi dari pusat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Kota Depok ini, peningkatan pajak daerah harus dapat di wujudkan, sehingga perkembangan dan pembangunan kota ini semakin maksimal.

Peran serta masyarakat dalam hal ini khususnya para wajib pajak, tidak hanya di tuntut dalam hal pemenuhan kewajibannya, tetapi bagaimana dalam pengawasan pemakaian hasil pajak tersebut, sehingga dengan begitu masyarakat juga merasakan manfaatnya secara langsung betapa pentingnya pajak daerah yang mereka bayarkan, karena benar-benar berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat kota Depok.

DPPKA Kota Depok juga menyadari bahwa segala upaya yang sudah dilakukan dalam hal pemungutan pajak daerah ini, masih belum optimal. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sumbangsih dan keikhlasan dari masyarakat khususnya para wajib pajak yang terdiri dari para pengusaha dan para investor yang melakukan aktifitas niaga di kota ini, untuk lebih menyadari bahwa perannya sangat penting dalam pembangunan kota Depok melalui pajak daerah yang mereka bayarkan.

Namun begitu, perlu di jabarkan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan Pajak Daerah dari tahun 2006 s/d Bulan Oktober 2012, penerimaan Pajak Daerah di Kota Depok selalu meningkat, terbukti dari grafik berikut ini :

Tahun

Target

Realisasi

%

 2006

36,171,092,061.00

38,385,172,874.00

106.12

 2007

40,254,327,102.59

42,395,759,461.00

105.32

 2008

43,491,922,446.04

48,206,024,164.71

110.84

 2009

50,748,560,000.00

55,907,737,529.00

110.17

 2010

60,154,840,350.00

68,320,257,551.00

113.57

 2011

169,205,044,125.00

202,070,384,578.00

119.42

 2012 s/d Oktober 2012

305,284,661,000.00

309,180,268,074.00

101.28

Akan tetapi, dengan meningkatnya kontribusi Pajak Daerah di Kota Depok dari tahun ke tahun, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok yang baru mencapai rata-rata 26 % dari Pendapatan Daerah secara umum. Dan ini jika dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang harus dilaksanakan di Kota Depok, seperti pembangunan sekolah negeri, rumah sakit umum daerah, fasilitas jalan baik jalan protokol maupun jalan pemukiman, fasilitas ruang terbuka hijau dan fasilitas sarana olahraga, dan fasilitas umum lainnya, dengan presentase kontribusi tersebut masih belum mencukupi.

Oleh karena itu, DPPKA menghimbau agar para Wajib Pajak (WP) khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat Kota Depok, agar melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dengan membayarkan Pajak Daerahnya dengan Baik, Benar dan Tepat Waktu. Sebab dengan adanya kesadaran yang baik dari seluruh masyarakat atau wajib pajak, berbanding lurus dengan meningkatnya PAD Kota Depok dan dengan begitu, semakin cepat dan mudah pula sarana umum yang diperlukan oleh masyarakat  bisa  terwujud demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Sehingga visi DPPKA Kota Depok, untuk “Menjadi Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset  Daerah yang Dipercaya dan Akuntabel Guna Mendorong Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera” dapat terwujud.

(Bidang P1-DPPKA Kota Depok)

Category: Informasi berita  Comments off

Sinergitas Perizinan Dan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Depok

Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah.

Penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kabupaten/kota disertai juga dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kenyataan menunjukkan banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena minimnya PAD. Padahal banyak daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi PAD yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Hal ini memberikan tantangan kepada daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penggalian PAD dari berbagai sektor yang potensial.

Kota Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi yang cukup besar dalam PAD-nya. Salah satu potensi PAD Kota Depok adalah dari sektor  perindustrian, perumahan dan UKM yang merupakan keunggulan kompetitif karena letak dan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan ibukota DKI Jakarta.

Kota Depok yang ini juga berperan sebagai buffer zone, yang secara global akan memberikan daya dukung berupa catchment area, penyedia air bersih, pereduksi polusi/karbon dan alternatif hunian yang nyaman serta dikelilingi oleh universitas-universitas ternama di  Indonesia, sehingga menjadi semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang perumahan/tempat tinggal, industry kuliner, industry retail dan UMKM.

Dengan banyaknya industry yang berkembang di kota ini, menjadi peluang munculnya potensi pajak dari usaha-usaha tersebut, antara lain usaha hotel/rumah kos/apartemen, usaha restoran/rumah makan, usaha retail dan UMKM. Dan dari usaha-usaha tersebut, menurut Peraturan Daerah Kota Depok No.7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, segala jenis usaha tersebut merupakan potensi Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel/Rumah Kos/Apartemen, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu, seperti Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.  Dalam hal ini instansi yang berhak memungut Pajak Daerah tersebut adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.

Dari berbagai jenis potensi Pajak Daerah tersebut, jika tidak didukung dengan sinergitas dukungan perizinan, juga tidak akan terdeteksi secara jelas, sebab jika para pengusaha yang tidak melaporkan atau mengurus perizinan usahanya, dalam hal ini dikendalikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, maka tidak dapat dikenakan Pajak atas usahanya. Untuk itu, peran perizinan sangatlah penting dalam pendeteksian segala jenis usaha yang ada di Kota Depok agar dapat dijadikan Pajak Daerah, sehingga jika hal ini dapat bersinergi dengan baik antara BPMP2T dan DPPKA, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok akan mudah terwujud.

Dalam hal ini BPMP2T juga harus memiliki SOP (Standar Operasi Prosedur) yang jelas dalam hal perizinan, sehingga warga atau pengusaha yang ingin mengurus perizinan tidak merasa dipersulit oleh SOP yang tidak jelas. Sebab dengan ketidakjelasan SOP tersebut, menyebabkan kurang profesionalnya pelayanan yang dirasakan oleh warga kota Depok.

Untuk itu, sangat diperlukan adanya sistem yang baik dalam mendukung kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, yang sangat jelas bermuara dari hal perizinan baru kemudian  bisa dijadikan potensi Pajak Daerah yang berkesinambungan. Maka, DPPKA Kota Depok menghimbau untuk warga yang menginginkan usahanya legal dan maju, agar segera mengurus perizinannya sesuai prosedur yang berlaku di Kota Depok. Agar visi “Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera”, bisa terwujud dengan dukungan pajak daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh warga Depok, dalam bentuk pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan umum bahkan rumah layak huni bagi warga yang tak mampu.

 (Bidang Pendapatan I /13112012)

Category: Informasi berita  Comments off

Penghargaan Wajib Pajak, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Depok Tahun 2012

Hari Senin 17 Desember 2012, bertempat di Multi Function Hall, Raffless Hills Blok HA No.1, Jl. Alternatif Cibubur-Depok, DPPKA Kota Depok kembali penyelenggaraan pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Depok Tahun 2012. Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan DPPKA Kota Depok, yang dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak Daerah yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dengan Tepat Waktu, Jujur dan Benar. Selain itu pemberian penghargaan ini pun dimaksudkan untuk memberikan  dorongan dan motivasi kepada para Wajib Pajak maupun Aparatur, untuk dapat melaksanakan pengelolaan administrasi dan pemungutan pajak daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat penerimaan pajak daerah ini merupakan penerimaan yang paling besar dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam APBD demi terwujudnya pembangunan di Kota Depok.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dikelola di Kota Depok, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena itu  penghargaan yang akan disampaikan pada kesempatan ini, diberikan kepada Wajib Pajak Daerah berdasarkan 9 jenis pajak tersebut di atas, kemudia dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori penilaian, yaitu;

  1. Kategori Taat Membayar Pajak, merupakan kategori dimana penilaian dilakukan kepada Wajib Pajak yang telah membayar pajak dan  menyampaikan laporan secara tepat waktu serta tidak pernah menunggak;
  2. Kategori Tren meningkat, merupakan kategori dimana penilaian dilakukan kepada Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang dibayarkan memiliki tren meningkat selama Tahun Anggaran 2012; dan
  3. Kategori Kontribusi yang cukup besar, merupakan kategori dimana penilaian dilakukan kepada Wajib Pajak dengan jumlah pembayaran yang cukup besar dibandingkan dengan kedua kategori diatas  selama Tahun Anggaran 2012.

 Selain itu pada kesempatan kali ini pula, akan diberikan penghargaan kepada Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang telah berprestasi dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  terkait dengan capaian realisasi berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2012 di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Walikota No.002.6/490/Kpts/DPPKA/Huk/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 tentang Penghargaan Wajib Pajak, maka para Wajib Pajak yang menjadi pemenang di tahun 2012 ini antara lain :

NO.

JENIS PAJAK

JUMLAH WAJIB PAJAK

KATEGORI

WAJIB PAJAK YANG MENDAPAT PENGHARGAAN

A

Hotel

160

Taat Membayar pajak Taman Rekreasi PramukaNPWPD. P 2 0000611 02 07
Tren Meningkat PT. Graha Asih Lestari (Wisma Rumboken) NPWPD. P 2 0000823 10 06
Kontribusi yang  cukup besar Bumi Wiyata NPWPD. P 2 0000038 0 604

B

Restoran

298

Taat Membayar pajak Gubug Udang Situ CibuburNPWPD. P 2 0058310 02 07
Tren Meningkat PT. Eka Boga IntiNPWPD. P 2 0002760 00 00
Kontribusi yang cukup besar The HarvestNPWPD. P 2 0051903 06 04

C

Hiburan

53

Taat Membayar pajak PT. Matahari Graha FantasiNPWPD. P 2 0000292 00 00
 Tren Meningkat PT. Fun WorldNPWPD. P 2 0001537 09 01
Kontribusi yang cukup besar Platinum ScreenNPWPD. P 2 0003556 06 04

D

Parkir

263

Taat Membayar pajak PT. Mega Pasanggrahan IndahNPWPD. P 2 0000038 06 04
Tren Meningkat Taman Rekreasi PramukaNPWPD. P 2 0000611 02 07
Kontribusi yang cukup besar PT. Securindo Parking (Margo City) NPWPD. P 2 0001417 00 00

E

Reklame

5.742

Taat Membayar pajak PT. CarrefourNPWPD. P 2 0004720 01 06
Kontribusi yang cukup besar PT. Gunung Subur SentosaNPWPD. P 2 0000829 02 07

F

Pajak Penerangan Jalan

415.000

Taat Membayar   Pajak PT. Puri Dibya PropertiID. Pelanggan 538711987042
Kontribusi yang cukup besar PT. Super Exim SariID. Pelanggan 538720213689

G

Pajak Air Tanah

133

Taat Membayar Pajak PT. Tang MasNPWPD. P 2 0052602 02 08
Kontribusi yang cukup besar PT. YKK Indonesia Zipper Co LTDNPWPD. P 2 0052287 02 09

H

Pajak Bumi dan Bangunan

460.000

Taat Membayar pajak 1)       Medifarma Laboratories Inc PTNOP.32.78.004.007.007-0087.02)       Bank IndonesiaNOP. 32.78.007.001.036-0040.03)       Meiwa Indonesia, PTNOP. 32.78.008.003.011-0410.0
Kontribusi yang cukup besar 1)       Puri Dibya Property, PTNOP. 32.78.001.003.004-0097.02)       Hotel Bumi WiyataNOP. 32.78.001.003.010-0019.03)       PT. YKK Indonesia Zipper Co LTDNOP. 32.78.004.012.004-0217.0

I

BPHTB

13.993

Kontribusi yang cukup besar 1)       PT. Andyka Investa NOP.32.78.002.006.020.0339.02)       Teddy B. QQ PT. Depok Cipta SejatiNOP. 32.78.002.006.020.0339.03)       PT. Bumipersada Putra MandiriNOP. 32.78.007.008.019.1148.0

Sedangkan berdasarkan Keputusan Walikota No.002.6/502/Kpts/DPPKA/Huk/2012 Tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penghargaan PBB, maka Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi pemenang di tahun 2012 ini antara lain :

NO

PENERIMA

JENIS PENGHARGAAN

KETERANGAN

1

2

3

4

I.

TINGKAT KECAMATAN

1.

Cinere 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Pertama

2.

Cimanggis 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kedua

3.

Sukmajaya 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Ketiga

II.

TINGKAT KELURAHAN

1.

Kedaung 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Pertama

2.

Curug (Kec. Bojongsari) 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kedua

3.

Depok Jaya 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Ketiga

4.

Cinere 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Keempat

5.

Baktijaya 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kelima

6.

Mekarsari 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Keenam

7.

Sukamaju Baru 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Ketujuh

8.

Jatijajar 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kedelapan

9.

Abadijaya 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kesembilan

10.

Beji 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kesepuluh

11.

Tugu 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Kesebelas

12.

Mekarjaya 1 (satu) set Komputer dan Printer Peringkat Keduabelas

Kami sangat berharap dengan pemberian penghargaan ini, dapat memotivasi para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Daerahnya lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok semakin meningkat demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Dan DPPKA Kota Depok juga menghaturkan banyak terimakasih kepada para Aparatur Pemerintah Kota Depok,  khususnya Aparatur di Tingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Jujur, Baik dan Benar. Semoga Visi Pembangunan Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu mewujudkan Kota Depok menjadi ”Kota Niaga dan Jasa, Yang Religius dan Berwawasan Lingkungan” dapat segera terwujud.

Category: Informasi berita  Comments off

Peresmian Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012

Peresmian Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012

Bertempat di halaman Gedung pelayanan PBB dan BPHTB, (Gedung X Distarkim), Senin (2/1) Walikota meresmikan Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012 . Acara ini dihadiri oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il beserta Ibu, Wakil Walikota KH.Idris Abdul Somad, Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja, Asisten Ekbangsos, Muspida Kota Depok, Camat, Lurah, KaDPPKA Dodi Setiadi, AK,MM,CPA, Pejabat dari Kemenku, Kemendagri, Kabiro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Sony S. Adisudarma, Msi dan hadirin lainnya.

Mulai bulan Januari 2012 Perolehan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) Kota Depok dikelola oleh Pemerintah Kota Depok. Masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB dan BPHTB di loket Gedung pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok yaitu gedung yang dahulunya adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. PBB yang dikelola Pemerintah Kota diharapkan akan menambah Pendapapatan Asli Daerah untuk membangun Kota Depok.

Acara dilanjutkan dengan Sambutan Kepala DPPKA Kota Depok Dodi Setiadi, Beliau mengatakan” Pengalihan BPHTB Kota Depok sudah dilaksanakan sejak 2011, Kota Depok memberanikan dan telah siap dalam pengalihan PBB ke Kota Depok pada tahun 2012 ini. Berkat kerjasama yang baik antara Notaris, BJB dan DPPKA, BPN dan pihak terkait lainnya, capaian BPHTB Kota Depok mencapai 117 M. Seperti diketahui bahwa BPHTB mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kota. Pada tahun ini pula Depok berhasil mencapai target sebesar 101 persen dalam pembayaran PBB nya, semoga dengan dialihkannya PBB ke Kota akan semakin meningkatkan kesadaran membayar pajak dan melalui PAD yang diperoleh dapat membangun Kota Depok. Loket pembayaran ini telah tersambung dengan server (online ) di DPPKA gedung Bappeda, ” tutur Dodi.

Diharapkan dengan peningkatan sarana dan prasarana nantinya akan diikuti dengan peningkatan SDM yang berkualitas dan memadai. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Sony S. Adisudarma, MSi, Beliau mengucapkan apresiasinya kepada Kota Depok atas kesiapannya dalam pengelolaan PBB dan BPHTB. Ini merupakan suatu peluang bagi Kota Depok dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pelatihan dalam menunjang pengalihan PBB ini, secara konsisten terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan Kabupaten Kota, “pungkas nya.

Sementara itu Kakanwil BJB Bapak Cucu Supriatna, mengatakan Depok merupakan Kota Ke 17 se-indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai pendapatan Kota. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang- undang. Pajak mempunyai fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai dengan kemampuan.

Mengakhiri acara Walikota Depok memberikan sambutannya, Nur Mahmudi Ismai’l mengatakan Camat dan Lurah akan menjadi mitra dalam proses eksistentensi dan intensifikasi. Pola perumusan BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen setelah dikurangi 60 jt untuk pembeli. Sedangkan pajak terhadap penjual adalah 5 persen dari nilai penjualan, untuk Kota Depok. KPP Pratama dengan Pemerintah Kota memerlukan waktu sampai dengan 3 tahun untuk mencapai tahap ini. RW, RT, Posyandu, dan LPM, akan menerima penambahan penghasilan untuk biaya operasional karena adanya penambahan PAD di Kota Depok ini, tutup Nur. Walikota melakukan pembukaan tirai papan nama gedung dan pemotongan tumpeng, secara simbolis menandakan resminya loket Pembayaran PBB dan BPHTB Kota Depok, lalu Beliau beserta jajaran meninjau lokasi kantor.

Kepala Bagian
Humas dan Protokol
Setda Kota Depok

HANI HAMIDAH, S.Sos.M.Si
NIP. 19630627 198409 2 001

Urus PBB dan BPHTB Makin Mudah Di Depok

Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok
Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok

Pemerintah Kota Depok secara resmi telah membuka tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Balaikota Depok. Hal ini sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat mengurus transaksi jual beli tanah.

Pada tahun 2011 capaian BPHTB di Depok telah mencapai Rp 117 miliar. Sehingga hal ini sangat membantu dalam melakukan pembangunan Kota Depok. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Dodi Setiadi mengatakan sebenarnya pengalihan BPHTB Kota Depok sudah dilaksanakan sejak 2011. Hal itu melibatkan Notaris, Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

“Capaian PBB Kota Depok mencapai 100 persen dan ini pertama kali dan mudah-mudahan pemerintah pusat akan memberikan bonus Rp 4 Miliar dalam kaitannya capaian ini. Kami akan terus melakukan perbaikan, sehingga pembayaran antara loket PBB dan BPHTB terpisah,” ujar Dodi kepada Jurnal Depok, Senin (2/1/2012)

Dodi Setiadi tak lupa meminta dukungan semua pihak untuk membantu kelancaran pelayanan ini. Mulai dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendampingan dari Dirjen Pajak.

“Kami juga meminta dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah mengenai SDM yang kompeten, dan permohonan 7 orang rekan dari KPP Pratama untuk pindah ke kota Depok. Sehingga persoalan SDM bisa teratasi. Juga pendampingan dari Dirjen Pajak,”tambah Dodi.

Ia menambahkan begitu juga dengan sinergi yang harus tetap dibangun ke depan agar DPPKA mampu memberikan pelayanan optimal.

“Sinergi antara BPN, BPPT, Tarkim dan Disperindag mengenai update data agar kami lebih valid mengolah data. Kami juga melihat persoalan mengenai adanya sertifikat yang dobel menyangkut lahan yang sama dan dua-duanya asli. Menyangkut hal ini kami perlu bantuannya dari BPN untuk mengatasi persoalan ini,”paparnya.

Dengan dikelolanya loket PBB, BPHTB kini masyarakat akan semakin mudah dalam mengurus transaksi jual beli tanah di kota Depok.

“Per tanggal 2 Januari bagi masyarakat yang ingin mengurus transaksi jual beli tanah, mulai hari ini bisa membayar SPPT PBB nya tidak harus menunggu secara massal namun harus membayar kontan,”tambahnya.

Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan Camat dan Lurah akan menjadi mitra dalam proses eksistensi dan intensifikasi.

“Pola perumusan BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen setelah dikurangi 60 juta untuk pembeli. Sedangkan pajak terhadap penjual adalah 5 persen dari nilai penjualan untuk kota Depok. KPP Pratama dengan Pemerintah Kota memerlukan waktu sampai dengan 3 tahun untuk mencapai tahap ini. RW, RT, Posyandu dan LPM, akan menerima penambahan penghasilan untuk biaya operasional karena adanya penambahan PAD di Kota Depok ini, “ tutur Nur.

Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Sony S Adisudarma, mengatakan dengan dibukanya kantor pelayanan PBB dan BPHTB menjadi peluang bagi Depok dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya telah melakukan pelatihan dalam menunjang pengalihan PBB ini.

Kakanwil BJB, Cucu Supriatna, mengatakan Depok merupakan kota ke-17 se-Indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai pendapatan kota. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

“Pajak mempunyai fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai dengan kemampuan, “ tandasnya.

(sumber : UH-Jurnal Depok)